Jagariau – DURI – Dimakan mati bapak, tak dimakan mati mamak. Pribahasa itu tampak cocok ditujukan bagi masyarakat yang tengah mengabdi pada nusa dan bangsa. Hingga kini, hak yang mesti mereka terima belum juga direalisasikan.
Jelang penghujung bulan Februari 2025, diketahui Aparatur Sipil Negara (ASN), honorer, hingga wakil rakyat sama sekali belum menerima hak yang biasa mereka terima setiap bulannya. Imbasnya, kisah gali lobang pun tampak terdengar disetiap penjuru Negeri berjuluk Sri Junjungan.
Selain itu, masyarakat yang berkutat dengan kegiatan pembangunan pun juga terimbas luar biasa dengan belum dibayarkannya hak mereka dengan lazim disebut Tunda Bayar (TB).
“Ibarat air sudah naik ke leher, entah TPP akan disalurkan. Biaya anak dan sehari hari tetap berjalan. Kami pun mau bertanya tak berani ke pimpinan. Sampai saat ini sudah berjalan hampir dua bulan,”ujar salah seorang ASN yang enggan disebutkan identitasnya.
Hal senada juga dikeluhkan salah seorang pasukan kuning pembersih limbah rumah tangga selalu honorer. Menurutnya, honor yang biasa diterima, sejak bulan Desember 2024 belum terealisasi dan imbasnya, perihal gali dan tutup lobang kembali dijalaninya dengan harapan, dapur tetap berasap.
Lain lagi dengan yang dirasakan salah seorang wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Mandau. Gaji yang biasanya masuk disetiap awal bulan, sejak akhir tahun 2024 hingga kini belum direalisasikan Pemerintah Kabupaten.
“Jangankan untuk pencairan pikir kami, gaji pun sampai sekarang belum masuk, biasanya setiap awal bulan. Sudah sering saya tanyakan ke Sekda dan BPKAD, jawabannya selalu belum ditransfer pusat. Tak enak jadinya terus bertanya, muak dan segan kami,”keluhnya sembari mewanti wanti agar identitasnya tidak disebutkan beberapa waktu lalu.
Mirisnya, sejumlah kontraktor lokal pun mulai berbisik sinis akan pembayaran kegiatan yang telah mereka laksanakan. Guna tetap bertahan dan memenuhi kebutuhan tukang, terpaksa memanfaatkan program KUR Bank yang ada.
“Sudah jalan tiga bulan kami mengangsur uang di Bank. Kabarnya sebelum puasa dibayarkan, itupun belum pasti. Jika dibayarkan setelah lebaran, semakin lengkaplah penderitaan kami. Harapan kami, mohonlah kepada Pemerintah Kabupaten agar mencari solusinya,”pinta Musri, salah seorang seorang kontraktor lokal.
Menanggapi permasalahan tersebut, Sekdakab Bengkalis, dr Ersan Saputra TH saat coba dikonfirmasi melalui sambungan pesan singkat WhatsApp nya tak kunjung berbalas, sementara Kepala BPKAD Bengkalis, Aready saat dikonfirmasi juga terkesan kompak tak menjawab konfirmasi yang dilayangkan jagariau.com, Rabu (22/1/25).
Pantauan disejumlah kedai kopi dan tempat kumpul masyarakat, perihal darurat keuangan di Kabupaten Bengkalis, santer terdengar. Menurut isu yang beredar, Pemerintah Pusat menjadi kambing hitam akan perihal darurat keuangan dan ekonomi tersebut.*
Bengkalis Sedang Tak Baik, Ribuan ASN dan Honorer Darurat Keuangan
