Jagariau – BENGKALIS – Teka teki angka pasti Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) akhirnya terkuak. Hanya tersisa Rp 2,8 Trilliun ditahun 2026.
Hal tersebut diketahui saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis yang digelar Rabu (26/11/25) diruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, dihadiri Bupati Bengkalis, Kasmarni dan dipimpin Ketua DPRD, Septian Nugraha, Wakil Ketua II, Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III, H Misno Syakirin serta 31 anggota lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Banggar dan seluruh Fraksi DPRD yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pemikiran dalam pembahasan APBD 2026.
Menurutnya, proses panjang pembahasan memberikan ruang evaluasi yang konstruktif sehingga APBD 2026 dapat disusun lebih efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
“APBD bukan hanya dokumen anggaran, tetapi instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kami berharap, keputusan yang diambil hari ini menjadi pijakan kuat dalam menata Kabupaten Bengkalis lebih bermarwah, maju dan sejahtera serta unggul di Indonesia,”ujar Kasmarni.
Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Septian Nugraha dalam pidatonya mengatakan, penetapan APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2026, sebesar Rp 2,8 Trilliun lebih.
Dirincikan Septian, APBD senilai Rp 2,8 Trilliun ditahun 2026 itu diantaranya Pendapatan daerah sebesar Rp 2.795.310.286.405, belanja daerah sebesar Rp 2.895.197.721.188, meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
Lalu Pembiayaan daerah, dimana total pembiayaan sebesar Rp 99.887.434.783, terdiri dari Penerimaan pembiayaan dari SiLPA, Rp 98.887.434.783, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 1.000.000.000.
Usai menggelar paripurna itu, kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan hingga foto bersama Executif dan Legislatif.
Tampak hadir dalam Rapat Paripurna itu, Sekretaris DPRD Bengkalis, Rafiardi Ikhsan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat pengawas serta fungsional dilingkup Kabupaten berjuluk Negeri Sri Junjungan.*
