Jagariau – BENGKALIS – Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Johansyah Syafri meninjau langsung lahan bagi pembangunan gedung untuk Program Sekolah Rakyat (SR) di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Jum’at (18/4/25).
Pada Kesempatan itu, Johansyah mengatakan, pembangunan untuk (SR), yakni program inisiasi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tentang model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak anak dari keluarga miskin keluar dari situasi sulit.
Johansyah juga menyampaikan program tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati Bengkalis, Kasmarni yang ingin menjadikan Kabupaten berjuluk Sri Junjungan menjadi pusat pendidikan.
“Alhamdulillah, kita memiliki lahan untuk diproses, tepatnya di kawasan dekat SDIT Desa Wonosari,”ungkapnya.
Setelah disurvey, tambah Johan, ada dua alternatif yang akan kita ambil dan laporkan kepada pimpinan. Dimana lahan yang dibutuhkan Pemerintah Pusat ini adalah lahan kosong seluas 6,38 Hektare.
Pertama, lahan kosong yang kita miliki dari laporan Kabid Aset itu seluas 5,86 Hektare, kemudian jika kita gabungkan dengan gedung sekolah SDIT dan bangunan yang ada, luas lahan kita seluas 10 Hektare.
“Kita masih menunggu laporan akurat dari Kabid Aset hari ini. Setelah dilakukan pengukuran, kita menginginkan lahan ini clear and clean sehingga tidak ada hambatan ketika dilaksanakan pengerjaannya,”ungkapnya.
Tak hanya itu, Johansyah juga meminta kepada Dinas Sosial sebagai penggerak utama untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan, secepatnya harus membuat surat pengakuan bahwa lahan untuk pembangunan sekolah rakyat ini benar ada, kemudian merubahkan kembali proposal yang telah dimasukkan sesuai dengan fakta dan real peninjauan hari ini.
“Kita harus bergerak cepat karena kita dikejar waktu, batas waktu kita tinggal jam 24.00 WIB hari ini,”tegasnya.
BPPW Riau, Hendri perwakilan dari Kementrian PU mengatakan, lahan ini harus clear and clean. Poin verifikasinya apakah ini hak milik, ada sertifikatnya, dan tak sengketa itu sudah pasti.
Lalu verifikasi juga dilakukan dengan melihat pada dampak lingkungan dan sosial terhadap lingkungan setempat. Selain itu, pembangunan tak boleh menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat.
Setelah semuanya selesai, maka tanah ini harus dihibah kepada Negara. Pemkab Bengkalis harus cepat di Provinsi Riau hanya 8 Kabupaten dan Kota yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah ini.
“Semoga niat baik kita diberikan kemudahan dan kelancaran tanpa ada hambatan sekalipun,”harapnya.
Hadir dalam peninjauan lahan itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) BPPW Riau, Hendri dan Syalam Haryadi, Kemensos (Abiseka), Fery Nanda Irawan, Kadis Sosial, Paulina, Sekretaris BPKAD, Firdaus, Sekretaris Dinas Sosial, Eji Marlina, Kabid Aset BPKAD, Ikram Noer, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Bappeda Bengkalis, Muhammad Ikhwan Syuhada, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Bengkalis, Dani Satria, Perwakilan Dinas Pendidikan, Dirhamsyah, Perwakilan DLH, Dewi Eka Handayani dan perwakilan BPN Kabupaten Bengkalis.*(Inf)
