Jagariau – DURI – Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) Riau, menargetkan hingga Januari 2024, seluruh masyarakat harus sudah mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Masyarakat diminta mendaftarkan diri sebagai peserta agar terlayani jaminan kesehatannya. Sosialisasi pun akan terus dilakukan kepada masyarakat melalui berbagai program kegiatan publik.
“Target kebijakan berasal dari pusat. Kami berharap mendapatkan respon dari masyarakat,”ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau, Zainal Arifin, Selasa (5/7/22).
Jika tidak, dikatakan Zainal, akan ada sanksi sosial dalam hal pelayanan publik. Pasalnya kedepan berbagai pengurusan seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), bahkan untuk umroh atau pun haji wajib memiliki bukti terdaftar sebagai BPJS.
“Tujuannya bagus, kalau sudah tercatat sebagai peserta BPJS, tentu terlayani jaminan kesehatannya dengan baik. Jadi ini sebagai spiritlah,”ungkap Zainal seperti dilansir dari riauterkini.com.
Jika sudah terdaftar dalam BPJS, jaminan kesehatan masyarakat pun bisa terjaga. Bagi masyarakat tergolong tak mampu, akan mendapatkan pelayanan gratis.
Pemprov Riau pada tahun 2022 ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 204 Milliar untuk jaminan kesehatan dengan rincian anggaran Rp 161,7 Milliar untuk peserta PBPU dan BP Pemda se Riau dengan jumlah tujuh ribu jiwa Rp 42,7 Milliar.
Kemudian, untuk pembayaran kontribusi PBI JK se-Provinsi Riau dengan jumlah peserta sebanyak 1,6 juta jiwa. Serta RAPBD tahun anggaran 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 223 Milliar.
Khusus RAPBD 2023 masih dalam proses. Dimana nantinya dianggarkan termasuk diantaranya untuk BPJS. Diharapkan kedepan pelayanan jaminan kesehatan lebih baik lagi.(hen)
