Jagariau – DURI – Puncak kekesalan Hendri Along spontan meledak dikala Pemerintah Kabupaten Bengkalis tak kunjung melunasi haknya hingga Puluhan Milliar untuk kegiatan fisik ditahun 2024.
Pasalnya, Along sempat menerima informasi jika dibulan Oktober 2025 adanya uang masuk sebesar Rp 7 Milliar ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bengkalis, namun hingga kini haknya selaku kontraktor tak disalurkan sebagaimana mestinya.
“Kami tuntut transparansi Kepala Dinas PUPR untuk hal ini. Katanya ada uang masuk sampai tujuh Milliar, namun hak kami tidak diselesaikan. Ini uang negara, bukan uang bapaknya. Jangan sampai diselesaikan kegiatan ditahun ini, sementara hutang tahun 2024 belum diselesaikan. Bahkan, ada kontraktor yang belum dibayar dari tahun 2023. Mirisnya ada kontraktor dalam kegiatan baru 2024, sudah diselesaikan, sementara yang lama belum. Pemerintahan apa ini,”ujarnya kesal.
Dikatakan Along, pihaknya menduga jika ada rekanan kontraktor yang kegiatannya sudah dibayarkan dengan cara kucing kucingan agar pihaknya tak tau. Kegiatan baru sudah dibayar, sementara kegiatan lama masih terhitung hutang.
“Jika tidak juga dibayarkan ditahun ini, kami akan segera berkirim surat ke BPK RI di Provinsi agar segera mengaudit kemana saja uang PUPR tersebut disalurkan,”ancamnya.
Selain itu, Along juga menyoroti sejumlah keganjilan yang dilakukan Dinas PUPR dalam menjalankan kegiatan di Kabupaten Bengkalis, salah satunya perihal kegiatan Swakelola yang dianggapnya tidak masuk akal.
“Kami akan kupas satu persatu jika hak kami diabaikan hingga akhir tahun ini. Kita buktikan. Bukan sedikit hak kami, sudah mencapai Rp 50 Milliar lebih, kami sudah muak dengan janji janji selama ini. Jangan salahkan kami nantinya. Hutang lama belum dibayarkan, kok kegiatan baru dibayarkan. Urgentnya apa?,”ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Kepala Dinas PUPR Bengkalis, Ardiansyah.*
