Jagariau – DURI – Tingginya bahan baku pembuatan tahu – tempe beberapa bulan belakangan semakin membuat pengrajin merana dan sulit untuk bertahan. Untuk itu, Ahad (24/7/22) melalui wadah Pengurus dan anggota Paguyuban Pengrajin Tahu Tempe Duri (PPTTD) mencurahkan isi hati (Curhat) ke Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso.
Salah satu tingginya bahan baku kedelai, hingga mempengaruhi harga jual dipasaran. Namun yang menjadi kendala, sesama pengrajin tempe – tahu belum kompak untuk menentukan ukuran dan harga yang disepakati dipasaran. Hal tersebut disampaikan Ketua PPTTD Duri, Budi saat disambangi Wakil Bupati Bagus Santoso dilokasi pembuatan Kampung tahu – tempe di Jalan Tri Brata Ujung, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau.
Menurut Ketua PPTTD Duri yang akrab disapa Mas Budi itu, pihaknya mengaku bingung dengan harga kedelai yang makin hari semakin mahal. Untuk sekarung kedelai isi 50 Kilogram, mencapai Rp 630 ribu, padahal sebelumnya masih diangka Rp 350 ribu. Peliknya lagi, pengrajin tak berani menaikkan harga eceran dan ukuran tahu tempe yang di jual rata rata seharga Rp 2 ribuan perbijinya.
“Sekarang tembus harga Rp 630 ribu itu per karung. Sebelumnya harga di bawah Rp 350 ribu, naik Rp 280 ribu, ini naik terus meroket sehingga kami sebagai pengrajin tempe itu sudah pasrah hanya untuk bertahan hidup,”keluhnya dihadapan politisi Partai Amanat Nasional itu.
Dikatakan Budi, sementara jumlah pengrajin dan kebutuhan tahu tempe lumayan banyak. Pengrajin yang ada di Kecamatan Mandau dan terdaftar di PPTTD sebanyak 43 tempat. Sedangkan bahan baku kedelai rata rata 5 ton setiap hari. Karena satu tempat pengrajin memerlukan kedelai 6 karung atau 300 Kilogram.
“Seorang pengrajin bisa menghabiskan 6 karung atau 300 Kilogram kedelai setiap hari, jadi kalau ada 40 pengrajin, maka harus ada 240 karung atau 12 ribu Kilogram sama dengan 12 ton total duit belanja kedelai sebesar Rp 151 jutaan perhari. Terimakasih kepada Pak Wabup yang telah memperhatikan kami, mudah mudahan ada jalan keluarnya,”harap Budi.
Terkait permasalahan tersebut, Bagus Santoso menyampaikan informasi ketersediaan kedelai di Indonesia memang impor langsung dari luar negeri, Sehingga stok kedelai lokal pun terbatas.Jikalaupun ada, sangat kecil. Bahkan di Kabupaten Bengkalis tidak ada program dari dinas terkait untuk tanaman kedelai.”Data dari OPD pertanian memang tak ada tanaman kedelai di Bengkalis,”aku Bagus.
Menurut Kepala dinas (Kadis) Pertanian pada tahun 2019 melalui Kementan, alokasi kegiatan tanam kedelai 50 hektare untuk Bengkalis, namun tak ada petani yang berminat sehingga batal. Begitupun soal kebutuhan impor kedelai bukan wewenang Pemkab.”Saya langsung kordinasi dengan Kadisperindag Provinsi, agar merespon keluhan pengrajin tahu tempe dan kepada Kadisperindag dan Kadiskop Bengkalis untuk menindaklanjuti kelembagaan dan pemenuhan stok sesuai kewenangan,”janji Bagus.
Ditambahkan Bagus Santoso, pihaknya juga meminta kepada Pemerintah pusat harus menyerahkan sebagian besar kewenangan impor pada perusahaan BUMN. Pihaknya berpandangan perusahaan BUMN seperti Badan Urusan Logistik (Bulog), PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), maupun PT Berdikari (Persero) bisa diamanahkan tugas untuk menjaga stok sekaligus menstabilkan harga.(hen/rls)
