Jagariau – JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Selasa (31/10/23) memapaparkan tindak lanjut hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 bareng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) bertempat di kantor Kemenpan RB Jakarta, Selasa 31 Oktober 2023.
Mengambil tempat di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Paparan tersebut disampaikan Bupati Bengkalis, Kasmarni dihadapan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Satu, Kemenpan RB, Akhmad Hasmi.
Pemaparan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengimplementasikan SAKIP 2023 kali ini, merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Tim Evaluator Kemenpan RB sebelumnya yang mana menambah perbaikan atas catatan hasil evaluasi SAKIP pada 14 September lalu.
Adapun rekomendasi perbaikan tersebut terdiri dari memastikan aplikasi Si-CAKEB berjalan dengan baik, indikator perjanjian kinerja perangkat daerah yang masih output, target dan indikator pada sasaran strategis, justifikasi terhadap perubahan PK prototype serta membuat reward dan punishment.
Orang nomor satu di Negeri Junjungan itu juga memaparkan aksi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis, alur penggunaan Si-CAKEB, penjenjangan dan penyelarasan serta capaian indikator daerah.
Dikesempatan itu, Bupati bergelar Kanjeng Mas Tumenggung Kasmarni turut mengapresiasi serta mendorong Perangmat Daerah terkait untuk lebih meningkatkan capaian yang diraih sebelumnya.
“Tahun 2022 lalu, Alhamdulillah Bengkalis mendapat penilaian SAKIP dengan nilai 67,44 Predikat B. Kita berharap tahun ini Bengkalis dapat penilaian lebih baik lagi,”pintanya.
Ditambahkan Kasmarni, penetapan program kegiatan di seluruh PD harus berdasarkan pada SAKIP yang didalamnya merupakan penjabaran visi dan misi dengan program prioritas sebagai implementasinya.
“Seluruh rangkaian dimaksud mengamanatkan birokrasi Pemerintahan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Hal ini mengandung arti bahwa semua unit kerja birokrasi Pemerintahan harus menetapkan Program dan Kegiatan berdasarkan Visi dan Misi, kemudian diuraikan ke dalam jenis kegiatan yang paling prioritas,”jelasnya.
Diakhir paparan, Bupati pertama di Riau ini berharap kepada Asisten Deputi dan Tim Evaluator untuk memberikan bimbingan agar Bengkalis dapat menjadi Kabupaten yang mampu mewujudkan perubahan dan inovasi dalam tata kelola Pemerintahan yang semakin baik.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Satu, Kemenpan RB, Akhmad Hasmi menyimak dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemkab Bengkalis.
“Kami senang jika Bengkalis bisa melakukan hal baik. Kami terima kasih atas tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan oleh Pemkab Bengakalis. Tata kelola yag baik akan membuat pertahanan Pemerintah daerah menjadi baik juga,”ucapnya.
Tampak hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Bengkalis, Ersan Saputra TH, Inspektur Daerah Bengkalis, Radius Akima, Kepala Dinas Kominfotik (Kadiskominfo), Hendrik Dwi Yatmoko, Kadis PUPR, Ardiansyah, Kadis Dukcapil, Ismail, Kadis Pendidikan, Hadi Prasetyo, Kadis Parbudpora, Edi Sakura, Kadis Perkim Supardi. Kepala Bappeda, Rinto, Kepala BPKAD, Aready, Plt Kadisnaker, Salman Alfarisi, Plt Kadis Kesehatan, Ermanto, Plt Kadis Sosial, Eji Marlina serta Tim SAKIP Kabupaten Bengkalis lainnya.(Diskominfotik/Hen)
