Jagariau – PEKANBARU – Dihambur hamburkannya uang Bumi Lancang Kuning oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan menyewa kantor senilai Rp 382 Milliar pertahunnya di Ibukota Negara membuat Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Dr drh H Chaidir MM bersuara.
Menurutnya, sudah sejak isu alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina, sudah menyuarakan agar pindah ke Riau.
“Masyarakat Riau sudah menyuarakan dalam berbagai forum, agar perusahaan pengelola Blok Rokan berkantor di Riau,”ujar Chaidir.
Menurut Chaidir, wilayah kerja PT PHR ada di Sumatera. 90 persen dari volume pekerjaannya ada di Blok Rokan, Riau yang merupakan ladang minyak terbesar di Indonesia dengan produksinya mencapai 26 persen dari produksi minyak nasional.
“Wajar, bila PT PHR berkantor pusat di Riau. Tapi suara masyarakat Riau yang meminta PHR berkantor di Riau tidak mendapat respon positif,”ucapnya.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyoroti secara keras keberadaan kantor mewah PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Jakarta. Ia meminta agar anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut balik kandang berkantor di wilayah operasionalnya di Pulau Sumatera.
“Masak Kantor pusatnya ada di gedung mewah di Kuningan, terus sewa lagi. Kenapa enggak pakai Kantor yang ada di Rokan?,”kritik Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta beberapa waktu lalu.
“PT PHR menyewa Kantor mewah di Jakarta Rp 382 Milliar. Uangnya dipastikan bersumber dari hasil penjualan minyak Blok Rokan. Jadi kalau Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi bagian daerah penghasil jumlahnya sedikit, dipastikan karena dipotong pajak, ini dan itu, termasuk sewa kantor,”terang Chaidir.
Dalam suatu pertemuan kebetulan dengan pimpinan PT PHR (bukan dirutnya), ketika takziah di Rokan atas wafatnya orangtua Bupati Siak, Alfedri beberapa waktu lalu, Chaidir pernah mencoba memancing FKPMR ingin berdialog dengan dirut yang baru, Chalid Said Salim, berkaitan target kinerja PT PHR ke depan.
Dialog serupa pernah dilakukan oleh FKMPR dengan Dirut PT PHR sebelumnya, Jaffee Arizon Suardin. Tapi Chaidir mendapat kesan, sekarang susah karena dirut berkantor di Jakarta untuk mengendalikan wilayah kerja Sumatera.
“Jadi kalau kita di Riau mau berdialog, nanti akan diwakili oleh manager yang bertugas di Blok Rokan. Dalam hati saya, demikian elitisnya Dirut PT PHR sekarang, demikian birokratis,”ungkapnya menilai.
Disebutkannya, dirut Chalid Said Salim pengganti Jaffee Arizon Suardin berkantor di Jakarta dan hanya sesekali saja ke Riau. Padahal di lapangan, banyak sekali masalah yang harus diselesaikan.
Dikatakan Chaidir, Masyarakat Riau sekarang menyadari, kesempatan berusaha untuk mendapatkan berbagai pekerjaan di Blok Rokan, bagi perusahaan perusahaan lokal, kini sangat terbatas.
“Jangan bicara main contractor, subcon saja susah. Belum lagi masalah keberpihakan dalam pemanfaatan tenaga kerja lokal,”kecam Chaidir.
Lebih lanjut dia Chaidir mengatakan, beberapa teman pengusaha mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan kontrak pekerjaan. lebih enak di era PT Chevron dulu. Termasuk juga program program community development.
“Okelah sekarang era digital, orang berkantor di mana saja bisa. Kalau begitu kenapa PHR harus berkantor di Jakarta? Kenapa tidak di Riau saja?,”Celetuknya heran.
“Kan komunikasi IT yang serba canggih yang dimiliki oleh PHR bisa setiap saat berkomunikasi dengan pihak pihak lain di Jakarta, sambungnya.
“Mr President Jokowi, please! Jangan biarkan PT PHR berpikir tak masuk akal, suruh mereka berpikir sederhana saja. Dirut PT PHR harus berkantor di Riau, lebih hemat, semua masalah bisa selesai lebih cepat, lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kalau tak mau, dirutnya ganti cepat,”tegas Chaidir.(Hen/Ckp)
Sewa Kantor Rp 382 Milliar Setahun, FKPMR Minta PHR Ngantor di Riau
