Jagariau – DURI – Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), mahasiswa kembali menggelar aksi demo. Kali ini dilakukan mahasiswa Universitas Riau (UNRI) di depan Gedung DPRD Riau, Kamis (8/9/22). Aksi demo berakhir damai setelah Ketua DPRD Riau, Yulisman didampingi Zulkifli Indra dan Mardianto Manan menemui mahasiswa. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan berisi DPRD Riau harus menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat.
Isi tuntutan mahasiswa yang harus diteruskan DPRD Riau ke Pemerintah pusat diantaranya mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat untuk mengembalikan harga BBM Bersubsidi (Pertalite nonsubsidi Rp 10.000 menjadi Rp 7.650, Pertamax nonsubsidi Rp 16.800 menjadi Rp 12.500, Solar Nonsubsidi Rp 7.200 menjadi Rp 5.150 dan menjamin ketersediaan BBM subsidi di daerah khususnya Provinsi Riau.
Selanjutnya mahasiswa mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat untuk menunda pengesahan RKUHP serta menjamin keterbukaan draf RKUHP, keterlibatan masyarakat yang sejati dalam perancangan RKUHP serta segera merevisi kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP (Terdapat pada pasal 218,219, 220, 351, 325 dan pasal 256).
Mahasiswa juga menuntut Pemerintah Pusat untuk mendesak Kemendikbudristek segera mengeluarkan putusan berdasarkan hasil Rekomendasi satgas PPKS UNRI terhadap Dekan FISIP non aktif.
Selanjutnya, mahasiswa mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaan bahan pokok di Indonesia khususnya Provinsi Riau.
Mahasiswa juga mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera menyelesaikan Konflik Agraria di seluruh Indonesia serta menyediakan sistem mutakhir terkait data agraria.
Mahasiswa juga mendesak dan menuntut pemerintah pusat agar dapat mengkaji kembali PERMENTAN No. 10 tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian terkhusus pasal yang mengenai komoditi yang mendapatkan pupuk subsidi serta memastikan keterbukaan informasi pertanian.
Tuntutan terakhir mahasiswa adalah mendesak pemerintah pusat dan daerah Untuk meningkatkan aksesibilitas energi, memajukan pembiayaan energi dan meningkatkan penggunaan teknologi bersih.
Aksi Mahasiswa membubarkan diri setelah Ketua DPRD Riau, Yulisman didampingi Zulkifli Indra dan Mardianto Manan menyepakati tuntutan mahasiswa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Mahasiswa juga ingin kesepakatan soal tuntutan itu ditayangkan di website resmi DPRD Riau.
Mahasiswa memberikan deadline waktu kepada DPRD Riau sampai Jum’at (9/9/22) pukul 10.00 WIB untuk menyampaikan tujuh tuntutan itu kepada pemerintah pusat.(Mel)
Sumber : Riauterkini.com
Tolak Naik Harga BBM, Mahasiswa di Pekanbaru Turun Gunung
