Jagariau – BATHIN SOLAPAN – Komisi I DPRD Bengkalis menyoroti persoalan pemerataan jaringan listrik serta perkembangan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Bathin Solapan.
Sorotan tersebut mencuat dalam rapat kerja Komisi I DPRD Bengkalis bersama Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan dan sejumlah pihak terkait yang digelar di Lantai II Ruang Rapat Kantor Camat Bathin Solapan, Kamis (10/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Bengkalis, Muhammad Arsya Fadillah, Ketua Komisi I, Tantowi Saputra Pangaribuan bersama sejumlah anggota Komisi I, Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkalis, Ade Suwirman, Korcam PDE Aditya Kurniawan serta perwakilan BUMDes se Kecamatan Bathin Solapan.
Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy menyambut baik pelaksanaan rapat kerja tersebut. Ia menyebut, persoalan kelistrikan masih menjadi perhatian karena terdapat sejumlah desa yang jaringan listrik maupun ketersediaan trafonya belum maksimal.
“Untuk kelistrikan masih ada beberapa desa yang jaringan listrik dan trafonya belum maksimal, salah satunya Desa Buluh Manis. Ini menjadi perhatian kita bersama agar persoalan tersebut dapat segera dicarikan solusinya,”ujarnya.
Menurut Rusydy, selain persoalan listrik, keberadaan BUMDes juga perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah desa dan kecamatan dinilai perlu memperkuat sinergi agar BUMDes mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan desa.
Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Tantowi Saputra Pangaribuan mengatakan, rapat kerja tersebut digelar untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pemerataan jaringan listrik sekaligus perkembangan BUMDes di Kecamatan Bathin Solapan.
Ia menilai, BUMDes memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan desa. Karena itu, perkembangan usaha, pendapatan serta kinerja masing masing BUMDes perlu memiliki data yang jelas dan terukur.
“Saya berharap dengan adanya pertemuan ini ada kejelasan yang pasti, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui kinerja BUMDes yang sebenarnya. Dengan demikian, tidak muncul sudut pandang negatif terhadap pengurus BUMDes. Tentunya hal ini tidak terlepas dari pengawasan, pendataan dan penilaian,”ujarnya.
Sorotan terhadap kinerja BUMDes semakin mengemuka setelah Dinas PMD Bengkalis mengungkapkan bahwa dari sejumlah desa di Kecamatan Bathin Solapan, berdasarkan data yang dimiliki, baru dua desa yang BUMDes nya telah menghasilkan pendapatan yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Sekretaris Dinas PMD Bengkalis, Ade Suwirman menjelaskan, terdapat tiga tugas utama Dinas PMD dalam pembinaan BUMDes, yakni fasilitasi, pembinaan dan evaluasi.
“Saat ini juga ada perangkingan dalam penilaian BUMDes. Berdasarkan data yang kami miliki, di Kecamatan Bathin Solapan baru dua desa yang BUMDes-nya telah menghasilkan pendapatan bagi desa,”jelasnya.
Ade mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan BUMDes. Berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih baik.
Anggota Komisi I DPRD Bengkalis, Surya Riski menekankan pentingnya membangun komunikasi lintas sektor antara pemerintah desa dan kecamatan. Menurutnya, wadah komunikasi tersebut penting untuk menampung berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk masalah pemerataan jaringan listrik.
“Kita harus saling bersinergi antara desa dan kecamatan. Dengan adanya wadah komunikasi lintas sektor, berbagai keluhan masyarakat terkait pemerataan listrik dapat ditampung dan dicarikan solusinya. Jangan sampai kondisi keuangan saat ini menjadi kendala dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan,”katanya.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara Pemerintah daerah, legislatif dan pemerintah desa dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan di tingkat desa, termasuk peningkatan kinerja BUMDes.
“Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, legislatif dan desa, kita dapat mempercepat mencari titik temu dari berbagai permasalahan yang ada di desa. Kami juga ingin mengetahui lebih jauh perkembangan BUMDes di Kecamatan Bathin Solapan,”tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I DPRD Bengkalis, Muhammad Arsya Fadillah turut memberikan perhatian terhadap persoalan pemerataan listrik. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus salah satu faktor pendukung pembangunan infrastruktur.
“Pemerataan listrik sangat penting. Apabila listrik tidak tersedia, pembangunan infrastruktur juga akan terkendala. Mari bersama sama melakukan pengawasan dan meninjau desa-desa yang belum memiliki jaringan listrik secara maksimal. Kita perlu kembali menyurati pihak PLN bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan kelistrikan ini,”ujarnya.
Tak hanya soal listrik, Arsya juga meminta pengelolaan BUMDes tidak berhenti pada penyampaian laporan administrasi. Ia mendorong adanya monitoring secara langsung untuk memastikan kondisi dan hasil usaha BUMDes sesuai dengan data yang dilaporkan.
“BUMDes harus bisa direalisasikan dan dikelola dengan baik. Monitoring juga perlu dilakukan di setiap BUMDes yang ada, jangan hanya menerima laporan. Dengan turun langsung, kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya dihasilkan BUMDes. Data manual dan data pada aplikasi juga harus sejalan dan tidak boleh berbeda,”tegasnya.
Korcam PDE, Aditya Kurniawan menjelaskan, setiap kegiatan yang akan dijalankan BUMDes terlebih dahulu harus melalui musyawarah. Perkembangan kegiatan maupun pendapatan BUMDes juga wajib dilaporkan secara berkala melalui mekanisme pendampingan desa.
Menurut Arsya, mekanisme tersebut harus diterapkan secara konsisten. DPRD melalui fungsi pengawasan, kata dia, siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk mencari solusi dalam meningkatkan kinerja BUMDes.
“Kami sebagai fungsi pengawasan siap berkolaborasi mencari solusi untuk memajukan BUMDes yang ada di setiap desa. Kita sama sama belajar dan jangan ada yang merasa paling benar. Semua ini sejalan dengan visi Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan daerah yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, sejumlah perwakilan BUMDes turut menyampaikan berbagai perkembangan usaha, saran dan kendala yang dihadapi. Pengelola BUMDes mengakui masih terdapat berbagai persoalan sehingga hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan target yang diharapkan.
Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy mengatakan, secara umum kegiatan BUMDes diwilayahnya telah berjalan. Namun, pengelola masih perlu lebih optimal menggali potensi desa, meningkatkan pembinaan serta memperbaiki kinerja agar keberadaan BUMDes benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.
“Dari apa yang telah disampaikan, kegiatan BUMDes sudah berjalan dengan baik. Namun, kita harus lebih giat lagi menggali potensi dan meningkatkan pembinaan terhadap kinerja BUMDes. Dengan kondisi saat ini, kita harus saling berkolaborasi agar pendapatan desa dapat berjalan dengan baik,”pungkasnya.
Ia menambahkan, BUMDes harus terus didorong dan didukung sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Disisi lain, persoalan pemerataan jaringan listrik juga harus tetap menjadi perhatian bersama dan dicarikan solusi secara berkelanjutan.*(Inf/DPRD)
Listrik Belum Merata, BUMDes Belum Maksimal, Komisi I DPRD Bengkalis Turun Tangan ke Bathin Solapan
