Jagariau – DURI – Ditengah kondisi keuangan daerah yang mengalami keterbatasan, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Ibra Teguh SH tetap turun ke tengah masyarakat untuk menjalin silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi warga melalui kegiatan reses.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Mekar Sari, RT 05, RW 05, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Jum’at (20/11/2026) pagi. Pertemuan yang dihadiri masyarakat, khususnya kaum ibu, itu menjadi ruang komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.
Dalam kesempatan tersebut, Ustad Ngatno Eko Prawiro menyampaikan alasan mengapa undangan kegiatan reses kali ini lebih banyak menyasar ke kaum perempuan.
Menurutnya, kaum ibu memiliki kekuatan do’a yang luar biasa sehingga kehadiran mereka diharapkan turut membawa keberkahan dalam kegiatan silaturahmi tersebut.
“Do’a ibuk ibuk sangat luar biasa,”ujarnya singkat saat memberikan pencerahan dan tausiyah kepada ratusan konstituen Sahabat Ibra Teguh yang hadir.
Ibra Teguh menjelaskan, kegiatan reses dilaksanakan mulai 16 hingga 21 November 2026. Selain menjalankan agenda konstitusional sebagai anggota DPRD, reses juga menjadi momentum untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Ia mengakui, kondisi keuangan Kabupaten Bengkalis saat ini menghadapi tantangan cukup berat. Bahkan, dengan proyeksi APBD 2027 yang hanya sekitar Rp1,9 Trilliun, Pemerintah daerah harus melakukan berbagai langkah efisiensi anggaran.
“Dengan APBD tahun 2027 mendatang hanya tinggal Rp1,9 Trilliun, kondisinya memang sangat sangat defisit hingga terjadi efisiensi. Namun, silaturahmi tetap kami laksanakan,”ujar Ibra.
Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Bengkalis tersebut menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan komunikasi dan perjuangan aspirasi masyarakat.
Ia menyebutkan, berbagai usulan warga yang disampaikan dalam kegiatan reses akan tetap diperjuangkan dan menjadi bahan perhatian untuk perencanaan pembangunan tahun 2028 mendatang.
“Jika ada usulan untuk tahun 2028, akan terus kami perjuangkan. Amanat undang undang juga tetap harus dijalankan. Mari kita terus bersinergi demi pembangunan di lingkungan masyarakat,”tutupnya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat tetap terjaga, sehingga kebutuhan serta aspirasi warga dapat dihimpun dan diperjuangkan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah.*











