Minggu, November 22, 2026
Beranda Riau DURI Masyarakat Wajib Tau! Desil 1 - 4 Diprioritaskan, Desil 5 Punya Peluang...

Masyarakat Wajib Tau! Desil 1 – 4 Diprioritaskan, Desil 5 Punya Peluang PBI – JK : Bagaimana Nasib Desil 6 – 10?

Jagariau – DURI – Posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial Pemerintah. Perbedaan kelompok desil dapat memengaruhi peluang masyarakat untuk diusulkan menerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI – JK).

Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial, masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan bantuan sembako.

Sementara itu, masyarakat yang masuk desil 5 masih memiliki peluang untuk diusulkan sebagai peserta PBI – JK. Namun, status desil tersebut tidak otomatis membuat seseorang langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Proses pengusulan tetap harus memenuhi persyaratan, melalui verifikasi, serta mengikuti mekanisme penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lantas, bagaimana peluang masyarakat yang masuk desil 6 hingga desil 10?

Desil 6 – 10 Bukan Sasaran Utama PKH dan Bantuan Sembako

Dalam pengelompokan DTSEN, desil 1 hingga desil 10 menggambarkan peringkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraan rumah tangga dalam pemeringkatan tersebut.

Sebaliknya, desil yang lebih tinggi menunjukkan posisi kesejahteraan yang relatif lebih baik.

Berdasarkan keterangan pada laman Cek Bansos, kelompok desil 6 hingga desil 10 tidak tercantum sebagai kelompok yang dapat diusulkan untuk PKH, bantuan sembako, maupun PBI – JK berdasarkan pembagian desil tersebut.

Meski demikian, kondisi ini bukan berarti masyarakat desil 6 – 10 otomatis tertutup dari seluruh program bantuan pemerintah. Sebab, setiap program memiliki kriteria, persyaratan, serta mekanisme penentuan penerima yang berbeda.

Berikut gambaran masing masing kelompok :

1. Desil 6 : Berada di atas kelompok desil 1 – 5 dalam peringkat kesejahteraan dan tidak tercantum sebagai sasaran pengusulan PKH, bantuan sembako, maupun PBI – JK berdasarkan pembagian desil pada laman Cek Bansos.

2. Desil 7 – 9 : Termasuk kelompok dengan peringkat kesejahteraan lebih tinggi. Kelompok ini juga tidak tercantum sebagai sasaran pengusulan ketiga program tersebut berdasarkan pembagian desil.

3. Desil 10 : Merupakan kelompok dengan peringkat kesejahteraan tertinggi dalam DTSEN dan bukan sasaran utama program bantuan sosial yang diprioritaskan bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah.

Ini Gambaran Peluang Bansos Berdasarkan Desil

Agar lebih mudah dipahami, berikut gambaran pengelompokan desil dan peluang pengusulan bantuan berdasarkan informasi pada laman resmi Cek Bansos :

– Desil 1 – 4 : Dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan bantuan sembako. Kelompok ini juga menjadi sasaran bantuan pangan beras periode Oktober – Desember 2026.

– Desil 5 : Dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK dengan tetap mengikuti persyaratan, verifikasi, dan penetapan.

– Desil 6 – 10 : Tidak tercantum sebagai kelompok yang dapat diusulkan untuk PKH, bantuan sembako, dan PBI – JK berdasarkan pembagian desil pada laman Cek Bansos.

Khusus Program Indonesia Pintar (PIP), masyarakat perlu memperhatikan persyaratan dan mekanisme tersendiri. Sebab, penentuan penerima PIP tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan posisi desil dalam DTSEN.

Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa peringkat desil merupakan salah satu acuan penentuan sasaran, bukan jaminan otomatis memperoleh atau kehilangan seluruh jenis bantuan Pemerintah.

Merasa Desil Tidak Sesuai? Masyarakat Bisa Mengajukan Pemutakhiran Data

Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah kemungkinan data kesejahteraan keluarga tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Masyarakat yang merasa masuk dalam kelompok desil yang tidak mencerminkan keadaan ekonominya dapat mengajukan pemutakhiran data melalui mekanisme yang tersedia.

Berikut langkah – langkah yang dapat dilakukan :

1. Periksa data melalui Cek Bansos
  
Masyarakat dapat mengakses laman resmi Cek Bansos Kemensos untuk memeriksa informasi penerima manfaat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Ajukan pembaruan data
  
Apabila informasi yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi keluarga, masyarakat dapat menyampaikan permohonan pembaruan melalui pemerintah desa atau kelurahan maupun dinas sosial setempat.

3. Gunakan aplikasi Cek Bansos
  
Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos untuk menyampaikan usulan pemutakhiran data dengan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

4. Pastikan seluruh informasi akurat
  
Data mengenai pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, dan kepemilikan aset perlu disampaikan secara benar karena menjadi bagian dari variabel penilaian kesejahteraan keluarga.

5. Tunggu proses verifikasi dan penghitungan ulang
  
Data yang diajukan akan melalui pemeriksaan sebelum diproses lebih lanjut. BPS melakukan penghitungan ulang secara berkala untuk memperbarui peringkat kesejahteraan keluarga.

Perlu dipahami, pengajuan pembaruan data tidak serta merta membuat seseorang langsung mendapatkan bantuan. Perubahan peringkat desil maupun penetapan penerima tetap mengikuti proses pengolahan data dan persyaratan masing masing program.

Pemerintah Siapkan Penguatan Perlindungan Sosial hingga 2027

Ditengah upaya memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial, Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi untuk kuartal IV 2026 hingga 2027.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, serta memberikan stimulus bagi sektor manufaktur dan perumahan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong produktivitas dan keberlanjutan dunia usaha.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV 2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,”ungkap Haryo.

Berbagai program prioritas tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta pimpinan kementerian dan lembaga teknis terkait di Istana Negara pada 30 September 2026.

Persiapan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta mendukung pemenuhan kebutuhan sehari hari hingga akhir 2026 dan sepanjang 2027.*

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments