Jagariau – DURI – Malang tak bisa ditolak, mujur tak bisa diraih. Itulah kiranya pribahasa yang tepat ditujukan bagi pahlawan tanpa tanda jasa, khusus di Kabupaten Bengkalis yang pendapatannya dipotong secara brutal hingga puluhan ribu rupiah.
Hal tersebut terkuak setelah salah seorang guru di Kecamatan Mandau berkeluh kesah akan iuran wajib yang dilakukan wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebesar Rp 10.000 Per orang setiap gaji dibayarkan melalui amprah.
Penderitaan guru itu semakin bertambah saat efisiensi melanda Provinsi Riau yang berimbas hingga ke Negeri berjuluk Sri Junjungan hingga membuat berbulan bulan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tak kunjung dicairkan.
Selain keluhan yang disampaikan oknum guru itu, pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp Grup (WAG) pun terus mengalir bagaikan aliran air memprotes iuran yang dulunya Rp 6.000 dan kini naik menjadi Rp 10.000 itu.
Kebijakan iuran itu dirasa semakin membuat derita untuk status guru honor dan tenaga Tata Usaha (TU).” Dulunya tidak pernah untuk guru honor dan tenaga TU dimintai iuran PGRI ini, namun sekarang ini aneh, kami yang status tidak jelas ini juga dibeban iuran, dimana hati nuraninya,”keluh salah seorang guru honor yang tidak ingin disebutkan identitasnya, Sabtu (25/10/25).
Ditambahkannya, dalam iuran yang dirasa sudah memberatkan itu hingga kini tak jelas ujung pangkal kegunaannya. “Jika setiap ada kegiatan PGRI, kami dimintai lagi iuran. Jadi iuran yang selama ini dipungut, untuk apa?,”keluhnya.
Terkait keluhan tersebut, Ketua PGRI Kecamatan Mandau, Amril M.Pd saat dikonfirmasi terkesan mengelak dan mengarahkan jagariau.com untuk menghubungi Sekretaris PGRI Kabupaten Bengkalis, Sundakir. “Hubungi Pak Sundakir,”jawabnya singkat.*
