Jagariau – PEKANBARU – Jelang perhelatan Pesta demokrasi serentak pada 27 November 2024 mendatang, berbagai macam cara dilakukan sejumlah pihak untuk mewaspadai praktik Politik uang yang dapat merusak demokrasi.
Hal tersebut diingatkan Pengamat Pemerintahan dan Pemerhati Perempuan, Dr (C) Selpi Susanti M.IP. Menurutnya, masyarakat harus waspada jelang 27 November mendatang.
“Dengan jumlah TPS yang mencapai lebih dari 11.000 tersebar di pelosok daerah, ada potensi penyalahgunaan politik uang oleh pihak pihak yang berkepentingan demi meraup suara dengan cara yang tidak demokratis,”ujarnya.
Dikatakan Delpi, politik uang tidak hanya mencoreng proses demokrasi tetapi juga merugikan masyarakat Riau dalam jangka panjang. Dirinya menegaskan, pemimpin terpilih melalui politik uang cenderung akan lebih fokus mengembalikan modal politiknya dibandingkan menjalankan tugas untuk rakyat.
“Akibatnya, kepentingan masyarakat akan sering diabaikan,”ucap pengamat yang juga aktif mengamati dinamika politik di Riau ini.
Dalam Pilkada kali ini, lebih dari 4,8 juta penduduk Riau akan memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin di 12 Kabupaten dan Kota. Termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Delpi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mengenal lebih dekat visi, misi, dan rekam jejak para calon pemimpin.
“Pilihlah mereka yang menawarkan program nyata, peduli pada rakyat, dan memiliki rekam jejak yang dapat dipercaya. Pemimpin yang terpilih dengan integritas yang kuat akan bekerja untuk kemajuan Riau, bukan untuk keuntungan pribadi,”ungkapnya.
Delpi menekankan, Pilkada yang bersih merupakan tanggung jawab bersama dan tidak bisa hanya mengandalkan penyelenggara pemilu dan aparat. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk berperan aktif sebagai pemilih yang cerdas dan terhormat demi masa depan Riau yang lebih baik.(Ckp)
