Jagariau – PEKANBARU – Kamis (27/7/23), ratusan massa yang menamakan diri Gerakan Perlawanan Mafia Tanah (Gerlamata) menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Riau (Gubri).
Massa Gerlamata itu tampak beranggotakan dari berbagai daerah diantaranya Kabupaten Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis dan Kota Pekanbaru itu dipimpin M Ridwan selaku Ketua Umum Gerlamata.
Dalam orasinya, Ridwan meminta Gubernur Riau, Syamsuar dan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto membantu masyarakat yang saat ini hak kepemilikan lahan individunya telah dirampas oleh diduga aparat negara.
“Masyarakat jadi sengsara akibat ulah mafia tanah. Mafia tanah terus merajalela di Provinsi Riau yang mungkin dilindungi aparat negara. Bisa jadi backing itu ada di Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim. Kami minta basmi mafia tanah di Riau,”teriaknya.
Dalam kesempatan itu, Ridwan juga menyampaikan sejumlah konflik lahan di Riau. Misalnya di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Terdapat persoalan penggelapan tanah kelompok tani oleh para mafia tanah seluas 2.500 hektare.
“Tadi kita sudah melakukan audensi, dan Pemerintah Provinsi menyatakan dalam waktu dekat akan memanggil Ninik Mamak dan Kepala Desa untuk menyelesaikan masalah tanah di Kota Garo,”ujarnya.
Juga dibeberkan persoalan lahan di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, dimana lahan masyarakat diserobot menggunakan alat berat.
Selain itu, pendemo mempersoalkan klaim dan ekspansi PT Sawit Lembah Subur (SLS) dan PT Mekarsari Alam Lestari (MAL) terhadap lahan yang dimiliki masyarakat menyisakan konflik berkepanjangan di Pelalawan.
Juga masalah lahan 88 Hektare di Kilometer 38, Danau Lancang Tapung Hulu Kampar yang telah dieksekusi oleh pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1 B berdasarkan surat perintah pelaksanaan Eksekusi Nomor W4.U6/2827/HK.02/VII/2023 pada Kamis, 20 Juli 2023.
Terakhir, konflik agraria antara masyarakat dengan PT Sinar Riau Palm Oil yang terjadi di Dumai.
“Kami sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau. Kepada Pak Menteri ATR agar turun langsung melihat apa yang terjadi. Masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah, tapi tetap digusur. Mana yang katanya negara hadir setiap persoalan di negeri ini. Kami harap Satgas Mafia Tanah Riau juga agar menyelesaikan persoalan persoalan mafia tanah yang menyengsarakan masyarakat,”pintanya.(Bil/Ckp)
Tuntut Basmi Mafia Tanah, Ratusan Massa Geruduk Kantor Gubernur
