Jagariau – BENGKALIS – Perjalanan dinas tak pernah dilakukan, tetapi anggaran tetap dicairkan. Nama pegawai dan honorer dicatut, dokumen perjalanan dibuat seolah olah sah, bahkan stempel seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis diduga dibuat sendiri.
Modus korupsi yang terbilang nekat ini akhirnya terbongkar. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkalis mengungkap dugaan korupsi dana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 – 2022 dengan total kerugian negara mencapai Rp 1.429.780.200.
Perkembangan terbaru, berkas perkara tersangka berinisial TF (55) resmi dinyatakan lengkap atau P – 21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, Senin (16/11/26).
Kapolres Bengkalis, AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim, AKP Arthur Joshua Toreh mengungkapkan, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp 1,42 Milliar.
“Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri,”ungkap Arthur.
TF diketahui merupakan ASN yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP sejak 2021 hingga Maret 2022.
Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga mengatur nama nama pegawai dan tenaga honorer untuk dimasukkan ke dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Selanjutnya, tersangka menyiapkan dokumen pendukung, mulai dari Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD hingga kuitansi pembayaran.
Namun, perjalanan dinas yang tercantum dalam dokumen tersebut sebagian besar ternyata fiktif.
Para pegawai atau honorer yang namanya digunakan cukup membubuhkan tanda tangan pada kuitansi, kemudian menerima uang sekitar Rp 500 ribu untuk setiap surat tugas.
Modus tersebut bahkan diduga dilakukan dengan memanfaatkan stempel buatan sendiri yang mengatasnamakan seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Nama tersangka sendiri juga tercatat dalam puluhan dokumen SPPD fiktif.
Dari total kerugian negara Rp 1,42 Milliar, penyimpangan terbesar berasal dari perjalanan dinas fiktif yang mencapai sekitar Rp 1,25 Milliar.
Sementara sisanya berasal dari sejumlah pos belanja lainnya, seperti makan dan minum, bahan bakar minyak (BBM), jasa tenaga keamanan hingga kegiatan bimbingan teknis yang juga diduga fiktif.
Bahkan, khusus pada subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung oleh tersangka, kerugian negara tercatat mencapai Rp 737,6 juta.
Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres Bengkalis telah memeriksa 19 orang saksi serta tiga orang ahli untuk memperkuat pembuktian perkara.
TF dijerat dengan Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) jo Pasal 3 jo Pasal 9 UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c KUHP, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa, penyidik selanjutnya akan melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk proses hukum lebih lanjut.
“Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses,”tegas Arthur.*











