Jagariau – PEKANBARU – Mantan Gubernur Riau, Wan Abubakar akhirnya angkat bicara menyikapi keluhan Bupati Siak dan sejumlah kepala daerah di Riau terkait pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah pusat.
Wan Abubakar mengaku prihatin. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghambat pembangunan daerah, terutama bagi wilayah penghasil yang membutuhkan dukungan anggaran untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai mantan gubernur dan tokoh masyarakat Riau, saya merasa prihatin. Ini menghambat pelaksanaan pembangunan di daerah, tidak sesuai dengan tuntutan reformasi pembangunan ekonomi daerah,”ujarnya.
Wan Abubakar menegaskan, Pemerintah pusat seharusnya lebih memperhatikan kepentingan daerah, khususnya daerah penghasil, dengan menyalurkan DBH sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
“Seharusnya pusat lebih fokus membangun daerah ini sesuai undang undang dan aturan tentang DBH. Tapi sekarang DBH dikurangi. Kebijakan itu sangat mengecewakan daerah,”ungkapnya..
Wan Abubakar menilai, keluhan sejumlah kepala daerah tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat, terutama menyangkut keadilan dan transparansi dalam kebijakan pembagian hasil. Ia pun mendesak agar kebijakan pengurangan DBH dievaluasi dan dicabut, sehingga hak daerah dapat disalurkan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
“Kita minta pusat mencabut kebijakan itu dan memberikan DBH sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku,”tegasnya.
Serukan Perlawanan Bersama, Jangan Hanya Bupati Siak
Tak hanya mendesak Pemerintah pusat, Wan Abubakar juga menyerukan agar perjuangan terkait DBH tidak berjalan sendiri sendiri. Menurutnya, seluruh kepala daerah di Riau, terutama daerah penghasil, harus bersatu menyuarakan persoalan tersebut. Perjuangan itu dinilai perlu dikoordinasikan langsung oleh Gubernur Riau dengan melibatkan seluruh kepala daerah serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Jangan hanya Bupati Siak yang menyuarakan. Apalagi bagi daerah penghasil, hendaknya perjuangan ini dilakukan bersama sama, dibawah koordinasi gubernur. Seluruh kepala daerah hingga elemen DPRD provinsi dan kabupaten/kota sama sama memperjuangkan ini ke pusat,”serunya.
Wan Abubakar mengingatkan, persoalan pengurangan DBH jangan sampai berlarut larut. Selain berpotensi menghambat pembangunan, kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kekecewaan masyarakat daerah terhadap Pemerintah pusat.
“Jangan sampai masyarakat antipati dan apatis kepada pusat. Pemotongan DBH ini merugikan daerah,”tutupnya.*
Kembali Dipangkas! Wan Abubakar Desak Pusat Kembalikan DBH, Jangan Hambat Pembangunan Riau
