Jagariau – DURI – Penyaluran bantuan pangan pemerintah berupa beras di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, menuai sorotan. Sejumlah warga hingga Ketua Rukun Tetangga (RT) mempertanyakan ketepatan sasaran penerima manfaat yang dinilai masih bermasalah, meski pendataan masyarakat telah berulang kali dilakukan.
Pantauan dilapangan menunjukkan adanya dugaan penerima bantuan berasal dari kalangan ekonomi menengah atas. Sementara itu, sejumlah keluarga yang dinilai lebih membutuhkan justru tidak lagi tercatat sebagai penerima manfaat.
Salah seorang warga, Setiawan, mengkritik sistem pendataan yang dinilainya belum mampu menjawab persoalan ketepatan sasaran.
Menurutnya, pendataan yang dilakukan berulang kali seolah tidak memberikan perubahan berarti. Persoalan penerima bantuan yang tidak sesuai kondisi ekonomi masyarakat justru terus berulang.
“Melihat penerima manfaatnya, penampilannya saja cukup bonafit. Memakai perhiasan dan penampakan lainnya. Tidak wajar. Meski saya tidak menafikan ada juga penerima yang memang benar benar membutuhkan,”ujarnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas pendataan yang telah menghabiskan waktu dan anggaran, apabila hasil akhirnya tetap tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Desil Berubah, Keluarga Membutuhkan Justru Kehilangan Bantuan
Keluhan serupa disampaikan seorang warga Duri Timur yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia mengaku kebingungan dengan perubahan desil keluarganya yang berdampak terhadap penerimaan bantuan sosial.
“Saat suami saya masih hidup dan sehat, desil saya rendah. Ini saat suami saya sudah tidak ada lagi, malah desil saya naik dan tidak dapat bantuan. Jadi bagaimana sistem dan aturan sebenarnya?”keluhnya.
Persoalan tersebut menjadi gambaran keresahan masyarakat terhadap mekanisme pemutakhiran data yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Nama Warga Meninggal Masih Tercatat sebagai Penerima
Tak hanya masyarakat, seorang Ketua RT di Kecamatan Mandau, Hendra, turut menyampaikan kekecewaannya terhadap sistem pendataan penerima bantuan.
Ia menyebut, perangkat lingkungan kerap menjadi sasaran keluhan masyarakat, meski pendataan telah berulang kali dilakukan.
Menurutnya, data penerima bantuan yang digunakan masih menyisakan persoalan mendasar, mulai dari ketidaksesuaian kondisi ekonomi hingga nama warga yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima manfaat.
“Salah satu contoh, nama masyarakat yang telah meninggal dunia tetap keluar sebagai penerima manfaat. Jadi apa gunanya pendataan, sia-sia saja dan kami yang selalu jadi tumpuan kekesalan masyarakat,”keluh Hendra.
Ia juga mengungkap, pada penyaluran bantuan pangan pekan ini, sejumlah warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan dan masih tergolong tidak mampu justru tidak lagi mendapatkannya.
Ironisnya, sebagian penerima yang muncul justru dinilai berasal dari kalangan ekonomi yang relatif mampu.
“Kami jadi serba salah memberikan keterangan apa kepada masyarakat,” ungkapnya.
UPT Dinsos Mandau Janji Pelajari Persoalan
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala UPT Dinas Sosial Kecamatan Mandau, Harzulkifli, mengaku belum dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh lantaran baru menjabat posisi tersebut.
“Saya baru di jabatan ini Pak. Jadi mohon waktunya agar saya dapat mempelajari dan memahaminya. Insyaallah dalam waktu dekat, kami di jajaran UPT akan berkumpul dan membahas hal ini, kemudian meneruskannya kepada pimpinan yang berkompeten untuk menindaklanjutinya. Sabar ya, Pak,”ujarnya.
Penyaluran Beras 30 Kilogram per KK
Sebagaimana diketahui, sejak pekan ini pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras melalui Perum Bulog, dengan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI dan pemerintah daerah.
Bantuan tersebut dialokasikan sebanyak 30 kilogram per kepala keluarga (KK) dan disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Proses penyaluran diperkirakan berlangsung selama lima hari.
Ditengah bergulirnya program tersebut, masyarakat Mandau berharap pemerintah segera mengevaluasi data penerima manfaat, memastikan validitas desil, serta melakukan pemutakhiran data secara transparan. Sebab, bantuan pangan yang bersumber dari anggaran negara semestinya benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan, bukan justru menyisakan persoalan berulang dalam pendataan dan penyalurannya.*
Tak Tepat Sasaran, Bansos Beras di Mandau Tuai Sorotan :”Warga Mampu Terima, Keluarga Miskin Terlewat!
