Jagariau – DURI – Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diseluruh jenjang di Kabupaten Bengkalis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis melalui Komisi IV menggandeng Dinas Pendidikan memonitoring ke Satuan Pendidikan yang ada. Salah satunya ke Korwilcam Pendidikan Mandau dan Bathin Solapan, Senin (21/10/24).
Pertemuan yang dilakukan di Kantor Korwilcam Pendidikan dua Kecamatan itu tampak diikuti pengawas SMP, pengawas SD, pengawas TK dan para Kepala Sekolah yang ada.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Syafroni Untung mengatakan, jika Dinas Pendidikan merupakan mitra kerja Komisi IV, maka terkait kunjungan yang dilakukan Komisi IV akan memonitor apa saja yang menjadi kendala di dunia pendidikan saat ini, baik dari sarana maupun prasarana.
“Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang baik diperlukan pemenuhan standar pendidikan yang memadai di seluruh jenjang pendidikan, dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan kenyamanan dan kami akan memantau apa saja yang diperlukan untuk sekolah sekolah yang ada di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan dan tentunya dipantau oleh anggota Komisi IV di masing masing Dapilnya,”ujar Syafroni.
Anggota Komisi IV, Syaiful Ardi menyampaikan, demi kenyamanan anak anak dan guru yang tengah melakukan proses belajar, maka sebaiknya melalui Korwilcam memasukkan usulan melalui Musrenbang terkait sarana dan prasarana apa saja yang di butuhkan. Kemudian dari Musrenbang menyampaikan ke Komisi IV, apa saja kebutuhan yang menjadi prioritas dan dalam hal ini Korwilcam yang lebih mengetahui kebutuhan setiap sekolah secara rinci. Komisi IV siap mensupport untuk memajukan dunia pendidikan karena undang undang telah mengatur bahwa 20 persen anggaran digunakan untuk pendidikan.
Senada, Febriza Luwu juga mengatakan, tenaga operator merupakan busur panah dan yang paling terdepan di bagian pendidikan, namun tenaga operator tidak dimasukkan ataupun disediakan formasi pada PPPK tahun 2023 lalu. Hal ini sudah disampaikan ke Dinas Provinsi Riau melalui konsultasi Komisi IV sebelumnya dan Dinas Provinsi menjelaskan bahwa mereka akan menyelesaikan tenaga pendidik terlebih dahulu dan untuk tahun 2024, formasi untuk tenaga operator sudah disediakan dan di formasi namanya adalah tenaga teknis, maka tenaga operator untuk tahun 2024 dapat mengikuti seleksi PPPK.
Muhammad Isa menyarankan, terkait sekolah sekolah yang ada di daerah Bengkalis, melihat secara umum pendidikan di Indonesia pihaknya berpendapat agar membuat standarisasi sekolah sekolah, misalkan sekolah yang memiliki siswa lebih kurang 200 orang, dimasukkan ke kategori C, dan sekolah yang memiliki siswa 300 orang dimasukkan ke kategori B dan sekolah yang memilik siswa sekitar 500 orang dimasukkan ke kategori A dan masing-masing kategori tersebut memiliki plus dan minusnya seperti sekolah kategori A yang memiliki fasilitas yang lengkap sementara sekolah kategori B dan C tidak memiliki fasilitas yang lengkap dan menjadi tanggung jawab Komisi IV untuk menyampaikan ke Dinas Pendidikan sehingga beberapa tahun kedepan dunia pendidikan di Bengkalis menjadi lebih meningkat dan berkualitas.
Memasuki sesi tanya jawab, sejumlah sekolah menyampaikan keluhan yang ada di sekolah seperti kekurangan lokal baru, gedung baru untuk perpustakaan, pagar sekolah, kemudian kekurangan tenaga pendidikan untuk TU, sementara untuk tenaga TU tidak ada yang diangkat menjadi tenaga PPPK, serta untuk dapat memperhatikan pemerataan tenaga guru, dengan harapan usulan dan keluhan ini bisa segera terealisasi.
