Jagariau – PEKANBARU – Kota Pekanbaru, Senin (2/12/24) malam mendadak heboh dengan gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara di Pekanbaru.
Hingga jelang malam tadi, KPK tengah melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang ditangkap, di Markas Polresta Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani. Salah satu adalah penjabat Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Penjabat Walikota Pekanbaru yang baru 6 bulan menahkodai Kotamadya berjuluk negeri bertuah.
“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walikota Pekanbaru,” ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, Senin (2/12/24).
Selain Risnandar, tiga pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru lainnya juga diangkut.
Belum diketahui secara pasti terkait kasus apa para pejabat tersebut ditahan. Dari informasi, sejumlah pejabat itu di OTT terkait tender BLUD pengelolaan sampah bernilai puluhan Milliar.
Hingga Selasa (3/12/24) pukul 00.20 WIB, pejabat yang kena OTT masih belum dalam pemeriksaan. Sejumlah personel Kepolisian tampak berjaga di pos penjagaan. Mereka yang tidak berkepentingan dilarang masuk termasuk awak media.
Rianandar Mahiwa ditunjuk Pemerintah Pusat menjadi Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru menggantikan Muflihun yang sudah dua tahun memimpin ibukota Provinsi Riau.
Rianandar dilantik sebagai Pj Walikota Pekanbaru pada Rabu (22/5/24) oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Gedung Daerah Provinsi Riau.
Selain menjabat sebagai Pj Walikota Pekanbaru, pria asal Luwuk, Sulawesi Tengah itu juga masih berstatus sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penunjukan Risnandar membuat banyak masyarakat terkejut mengingat pria kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah, 41 tahun lalu tersebut tidak pernah bersinggungan langsung dengan Riau, khususnya Pekanbaru. Dalam karirnya, Risnandar tidak pernah bertugas di Negeri Lancang Kuning.
Dari biodatanya, Risnandar Mahiwa lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah 6 Juli 1983 (41 tahun). Dirinya pernah mengenyam pendidikan di D4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN tahun 2006. Sedangkan gelar Magisternya diraih di Prodi Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2009.
Ada sejumlah jabatan yang pernah diembannya seperti sebagai Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan (2021-2022), Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2018 – sekarang).
Risnandar juga pernah menjabat Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2016 – 2018), Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2014 – 2016).
Risnandar juga sempat menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2014 – 2016.
Sebelumnya Risnandar juga pernah menjabat Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (2012 – 2014). Serta, Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (2009).*
