Jagariau – PEKANBARU – Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, bikin heboh lagi. Aksi kontroversi Videonya beredar luas. Emosinya meledak saat protes terkait ketimpangan dana perimbangan, meliputi kembali Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, di Menara Dang Merdu, Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Pekanbaru, Kamis (8/12/22) lalu.
Rapat koordinasi (Rakor) tersebut tampak dipimpin Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman bersama Gubernur Riau, Syamsuar. Hadir juga Kepala daerah penghasil Migas dari seluruh Indonesia.
Dalam video yang beredar, Bupati M Adil mulanya menjelaskan, bahwa pada tahun 2022, Meranti menerima DBH sebesar Rp 114 Milliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD tahun 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel.
“Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta,”ujar Bupati heran.
Dikatakan Adil, Adapun asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti pada tahun 2022, ada 13 sumur yang dibor dan di tahun mendatang bertambah menjadi 19 sumur.”Ditargetkan produksi mencapai 9000 barel per hari, dan ini kenaikan yang cukup signifikan,”sebutnya.
Adil juga menyinggung Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Meranti.”Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab Pusat, tapi malah jadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten,”keluhnya.
Terkait implementasi Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bupati menjelaskan, Meranti memiliki banyak potensi yang belum bisa dimaksimalkan. Saat ini Meranti memiliki 81.000 hektar kebun sagu, 50.000 hektar kelapa dan 28.000 kebun karet serta kopi liberika.
“Jadi masalah pajaknya, tolong dimasukkan kedalam peraturan Pemerintah. Agar dalam pemungutannya, kami tidak dipersalahkan,”tambah Adil.
Menjawab pertanyaan dan tanggapan Bupati Meranti, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, terkait asumsi DBH tersebut, Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali. Dia juga menyebutkan, pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.
“Pada prinsipnya, asumsi minyak di Meranti memang 100 dollar AS per barel, dengan rincian 85 persen ke pusat dan 15 persen kembali ke daerah,”ujar Luky.
Penjelasan Dirjen tersebut sepertinya sangat tak diterima Bupati Adil. Ia lantas menyambut dengan menyebutkan kondisi kemiskinan ekstrim yang terjadi di Meranti.
“Meranti itu daerah miskin, ekstrim lagi. Mestinya kami yang mendapat prioritas pemerataan. Apa harus kami mengangkat senjata atau berikan kami ke negara sebelah (Malaysia.red),”runtuknya berapi api.
Bahkan sebelumnya, Bupati Adil sempat memaki, menyebut “Ini Orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti tu. Ga apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Dari pada uang kami dihisap oleh Pusat,”amuknya.
Puncaknya, Bupati Adil memilih meninggalkan rakor yang sedang berlangsung.”Izin Pak. Aku eneg Mandang Bapak di sini. Aku tinggalkan ini ruangan,”ujarnya seraya berkemas dan bangkit dari duduk.
Belakangan sikap Bupati Meranti kerap jadi sosotan. Sebelumnya, M Adil juga bikin heboh saat menolak dan melarang seluruh Kepala desa dan Camat di daerahnya mengikuti rapat koordinasi dengan Gubernur Riau, Syamsuar yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.(hen)
Sumber : Riauterkini.com
