Jagariau – PEKANBARU – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir, SH, L.LM memastikan pembiayaan anggaran hibah Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 jauh lebih hemat dan efisien. Hal itu karena KPU mendorong skema pembiayaan bersama (sharing budget) antara Pemprov Riau, Pemkab dan Pemko.
Hal tersebut diungkapkan Ilham Muhammad Yasir, Ahad (22/1/23) setelah sebelumnya dimintai pemaparan pembiayaan Pilkada di hadapan Sekdaprov Riau, Bawaslu Riau, dan para Sekdakab dan Kota di kantor Gubernur Riau, pada Kamis (19/1/23) lalu.
“Inikan helat tahapan yang dilangsungkan bersamaan. Jadi, ada banyak tahapan yang bersinggungan, dan pembiayaannya akan lebih hemat dan efisien. Tinggal disepakati, dari sekian kegiatan tahapan mana saja yang dibiayai Pemprov Riau, dan mana yang dibiayai oleh Kabupaten dan Kota masing-masing,”paparnya.
Dikatakan Ilham, besaran angka yang diajukan sebesar Rp 458 milliar, sebagai skema pertama, jika beban pembiayaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sepenuhnya dibiayai oleh Pemprov Riau. Jika dengan budget sharing skemanya ada yang skema kedua, sebesar Rp 387 Milliar. skema ketiga, sebesar Rp 278 Milliar, skema keempat, sebesar Rp 169 Milliar dan skema kelima, sebesar Rp 154 Milliar.
Sebaliknya, tambahnya, jika masing masing 12 Kabupaten dan Kota membiayai sepenuhnya pemilihan Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota-nya didapatkan angka pengajuan anggaran yang maksimal.
KPU Pekanbaru mengajukan Rp 62,3 Milliar, KPU Kampar mengajukan Rp 60 Milliar, KPU Rohul mengajukan Rp 47,6 Milliar, KPU Rohil mengajukan Rp 51,8 Milliar, KPU Inhu mengajukan Rp 50 Milliar, KPU Inhil mengajukan Rp 59,9 Milliar, KPU Dumai mengajukan Rp 33,5 Milliar, KPU Kuansing mengajukan Rp 49,9 Milliar, KPU Pelalawan mengajukan Rp 49,7 Milliar, KPU Siak mengajukan Rp 48 milliar, KPU Bengkalis mengajukan Rp 60,4 Milliar dan KPU Kepulauan Meranti mengajukan Rp 35,3 Milliar. Sedangkan, KPU Provinsi Riau mengajukan Rp 458 Milliar. Total seluruhnya sebesar Rp 609 Milliar.
“Sejumlah angka di Kabupaten dan Kota ini sebaliknya akan sama sama menurun seperti yang diajukan KPU Provinsi kepada Pemprov Riau,”jelas mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru periode 2010 – 2013 ini.
Menurut Ilham, jika pilihannya skema pertama di Provinsi, maka kegiatan tahapan yang bersinggungan di Kabupaten dan Kota akan dibiayai sepenuhnya oleh Provinsi. Begitu sebaliknya, jika pilihannya skema kelima, maka kegiatan yang bersinggungan di Kabupaten dan Kota, pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada Kabupaten dan Kota.
“Budget sharingnya akan ketemu jika menggunakan skema kedua, ketiga dan keempat dan skema kedua atau ketiga lebih berkeadilan bagi Kabupaten dan Kota dan Pemprov. Sedangkan skema keempat dan kelima kurang berpihak kepada Kabupaten dan Kota,”papar Komisioner KPU Provinsi yang sudah dua periode ini.
Ditambahkan Ilham, karena hibah Pilkada ini bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota masing masing. Yang berwenang memutuskan adalah Gubernur dan Bupati dan Walikota secara bersama sama. KPU sudah memberikan bentuk skema dan rancangan anggarannya secara terperinci.
Ilham juga ingin menyakinkan semua pihak, bahwa helat Pilkada serentak tahun 2024 inilah titik temunya. Apa yang selama ini diidamkan semua kalangan sebagai Pilkada yang efektif, efisien akan dapat diwujudkan. Tentunya, hasil dari Pilkada tersebut akan menciptakan pemerintahan di daerah secara serentak, setelah didahului dengan terbentuknya Pemerintahan di tingkat nasional melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
“Efektif dari sisi hasil, dan efisien dari sisi anggaran,”tegasnya.
Sebenarnya KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten dan Kota, Ungkap Ilham, sudah mulai menyusun anggarah hibah Pilkada serentak tahun 2024 sejak awal tahun 2022 lalu. Karena di awal 2022 lalu pihaknya dimintai oleh KPU Pusat untuk segera mengajukan ke Pemda masing masing mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah padat di akhir tahun 2022 lalu, dan 2023 ini.
“Sejak 7 Mei 2022 kami sudah mengajukan ke Pemprov. Bulan Nopember 2022 baru direspon, dan akhirnya pekan kedua Januari 2023 kemarin kami diundang resmi bersama KPU Kabupaten dan Kota oleh Pemprov,”pungkasnya.(Nov)
Irit Biaya Pilkada 2024, Tawaran KPU Dari Rp 458 Milliar Jadi Rp 154 Milliar
